Mahkamah Agung( MA) menolak peninjauan kembali( PK) yang diajukan Astra Honda Motor( AHM) serta Yamaha Indonesia Motor Manufacturing( YIMM) atas vonis permasalahan kartel harga skuter matic( skutik) yang dicoba pada medio 2014.

Penolakan MA ini sekalian menetapkan apabila Honda serta Yamaha memanglah teruji melaksanakan kartel harga dengan bersekongkol dalam mengendalikan harga jual skutik 110 cc hingga 125 cc.

” Tidak bisa diterima,” tulis MA dalam web resminya, dilansir Kamis( 29/ 4).

Keputusan tersebut dikeluarkan MA pada 24 Februari 2021 sehabis Honda selaku pemohon 1 serta Yamaha pemohon 2 mengajukan PK pada 7 Januari 2021 dengan no pendaftaran 7PK/ Pdt. Sus- KPPU/ 2021.

Penolakan ini ditulis telah disetujui Hakim P1 Nurul Elmiyah, Hakim P2 Rahmi Mulyati, Hakim P3 Takdir Rahmadi, dan Panitera Pengganti Selviana Purba.

YIMM serta AHM yang dihubungi CNNIndonesia. com belum dapat menjawab Mengenai permohonan peninjauan kembali yang diajukan ditolak MA berita otomotif hari ini .

Permasalahan kartel harga Honda serta Yamaha bermula dikala kedua industri diputus bersalah melaksanakan persengkongkolan harga jual motor pada 20 Februari 2017 oleh KPPU.

KPPU memutus kedua industri asal Jepang itu bersalah sebab membuat konvensi harga terhadap sepeda motor tipe skuter matik.

Konvensi tersebut ditindaklanjuti melalui perintah lewat pesan elektronik kalau Yamaha hendak menjajaki harga jual Honda. Keduanya lalu dikenakan Pasal 5 ayat( 1) Undang- Undang No 5 Tahun 1999, Tentang Larangan Membuat Perjanjian dengan Pelakon Usaha Pesaing buat Menetapkan Harga Atas Sesuatu Benda serta Jasa.

Mereka lalu dikenakan sanksi administratif berbentuk denda. YIMM didenda sebesar Rp25 miliyar, sebaliknya AHM didenda lebih kecil nominalnya, sebanyak Rp22, 5 miliyar.

Tetapi PK bukan salah satunya langkah hukum yang dicoba keduanya buat menolak tuduhan. Keduanya sempat mengajukan upaya pembatalan vonis di Majelis hukum Negara Jakarta Utara pada Desember 2017, tetapi ditolak.

Upaya lanjutan produsen itu bersinambung ke kasasi pada bulan yang sama ke MA. Tetapi lagi- lagi MA menolak kasasi tersebut pada 23 April 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *